This is in Indonesian. English text on Indonesia also available.
Rio Tinto deal dengan NGO untuk menulis Hukum Indonesia
Sukses dari Perusahaan Tambang terbesar di dunia Rio Tinto dalam membentuk sebuah patnership dengan salah satu grup HAM Australia akan menghasilkan staf Rio Tinto membantu pembuatan draft untuk HAM, Lingkungan Hidup dan kebijakan perusahaan di Indonesia.
Setelah beberapa tahun berkiprah di lapangan, Rio Tinto merencanakan untuk mengumumkan sebuah hubungan formal dengan ALRI (Australian Legal Resources International), sebuah kelompok HAM yang berafiliasi dengan ACFOA (Australian Council for Overseas Aid). Proyeknya adalah melakukan pengembangan dengan bantuan dari Rio Tinto dan Kedutaan Australia di Jakarta dengan tujuan menyiapkan asistensi untuk "rancangan legislatif dan reformasi menyeluruh dari aspek hukum dan peradilan". Bagian dari proyek akan menyangkut rancangan legislatif dari hukum lingkungan, hukum HAM, aturan-aturan dasar, kebangkrutan dan hukum perusahaan.
ALRI adalah sebuah organisasi kecil dengan sekumpulan staf dengan budget kira kira AUS$750 000,- . Mempunyai dukungan tokoh-tokoh terkenal di garis belakangnya. Daftar para pendukung ALRI termasuk, Mantan hakim di Pengadilan Tinggi Australia , Sir Ronald Wilson and Gubernur Jendral Australia Sir William Deane. Ketua ALRI yang sekarang adalah hakim pengadilan federal, Marucus Einfeld
Daripada mendanai proyek "ketengan" Rio Tinto lebih menyukai keterlibatan penuh dalam sebuah hubungan kerjasama yang mereka danai, termasuk partisipasi staf Ri Tinto di dalam proyek tersebut. Garis bawah dari kerjasama adalah Rio Tinto menyeleksi proyek yang mempunyai relevansi strategi pada perusahaan dan berkesempatan untuk melibatkan orang-orang dan operasi dari Rio Tinto
Kepala hubungan External Rio Tinto, Dr Tim Duncan adalah kandidat yang akan memainkan aturan Rio Tinto dalam memberi dorongan pada ALRI yang berkepentingan untuk mengambil bagian dalam kerja reformasi hukum pasca Suharto. " Apa yang kami ingin lakukan adalah menarik perhatian ALRI ke sebuah pendekatan focus seperti yang telah mereka lakukan di Palestina dan Karibia dan tempat-tempat seperti itu", Duncan mengatakan pada MM.
"Kami merasa bahwa kami dapat mendorong mereka untuk berfokus di Indonesia, yang memang ingin mereka lakukan... ...anda dapat melihat bahwa ada kebutuhan mendesak akan infrastruktur dasar pada hukum Indonesia", kata Duncan.
Duncan mengakui bahwa Rio Tinto menpunyai kepentingan pada peraturan di Indonesia. Rio Tinto mempunyai perusahaan tambang termasuk PT. Freeport di Papua Barat, Tambang batubara di Kalimantan dan tambang emas Kelian , yang menjadi subyek kritik mengenai buruh, Lingkungan atau isu-isu HAM.
"Salah satu problem besar Indonesia sebagai negara berkembang adalah kualitas peradilan, kekuatan pada kontrak... ...yang terjadi adalah bahwa hukum yang sedang dilaksanakan untuk mempromosikan kebebasan yang berada dalam tekanan pertumbuhan ekonomi", kata Duncan
Duncan setuju jika sebuah hubungan kerja dengan NGO hukum memberikan nilai tambah legitimasi bagi perusahan yang akan timpang jika hal tersebut dikerjakan sendiri oleh perusahaan. ALRI kata Duncan adalah sebuah organisasi HAM yang bekerja seperti organisasi pembangunan dan mempunyai persamaan hubungan dengan AusAID, ACFOA.
Hubungan ALRI sudah terbukti berguna bagi Rio Tinto. Sedangkan bagi ALRI, bagian dari hubungan ini adalah sebuah proyek yang mendapatkan dana dari AusAID untuk proyek tahap awal untuk membantu pelatihan peradilan sebesar Aus$ 100 000,-.
Akankah perusahaan membantu menulis peraturan yang berdampak pada operasinya? Duncan menerangkan bahwa "itu bukan urusan perusahaan" untuk bekerja pada masalah peraturan. Bagaimanapun, Duncan menekankan tentang "perusahaan" terlibat mengerjakan reformasi hukum hanya dilaksanakan jika mereka tidak dinginkan kehadirannya.
"Jika kami pikir ada kesempatan dan jika kami pikir ada bagian yang signifikan dari pendapat orang Indonesia yang berpikir bahwa itu adalah untuk kepentingan nasional mereka, kami dapat berlaku seperti penghubung", katanya. " Melalui pengaruh kami mencoba mendekati sumber-sumber kami, kami bisa mempertemukan orang-orang, kami bisa menjalankan program dan kami bekerja salling berkontribusi", katanya.
Eksekutif direktur ALRI, John Pace mengatakan pada MM, " Kami menyadari bahwa kerja sama ini cukup peka". Langkah pertama dalam sebuah kerjasama, katanya,"akan ada satu seri workshop dengan komponen dari Rio Tinto untuk mengerti kami dan dimana kami berdiri , apa yang kami lakukan, bagaimana kami melakukannya dan agar kami mengerti mereka secara lebih baik".
"Langkah kedua adalah mereka akan mengirimkan satu atau dua orangnya untuk membantu kami dalam proyek yang disetujui atau satu dua orang kami bekerja dengan mereka", katanya.
Pace menambahkan bahwa staf Rio Tinto sebaiknya dengan latar belakang hukum. "Kami akan memanfaatkan mereka agar berpengalaman dalam membantu kami... dimanapun ada pengalaman yang berguna seperti hak sosial dan politik dalam perundang-undangan.
Pace mengakui bahwa staf Rio Tinto akan terlibat dalam proyek merancang peraturan di Indonesia. Bagaimana ALRI akan deal dengan potensi konflik antara apa kepentingan hukum dari Rio Tinto dan kepentingan dari masyarakat Indonesia dan lingkungan hidup? "Mereka tidak akan terlibat dalam aturan pokok, mereka tidak akan mempunyai kekuatan untuk mengontrol tapi kami harus 'me-review' sebelum memasukan mereka kedalam", katanya.
Pace mengatakan bahwa sementara ALRI harus mengerti potensi konflik di pihak lain mereka juga harus melindungi "Semenjak berdiri organisasi kami mempunyai reputasi yang bagus". Lebih jauh tentang kedekatan hubungan antara ALRI dan Rio Tinto telah diisi dengan kerjasama "6 bulan magang" dari mantan direktur eksekutif ALRI John Hall ke Public Relation Rio Tinto pada seksi kerjasama dengan kelompok NGO. "Dia sangat tertarik dengan program kerjasama kami dan ingin melihat bagaimana jalannya... jadi saya katakan datang pada kami dan kerja untuk 6 bulan" kata Duncan (Rio Tinto) pada MM.
Magangnya Hall di Rio Tinto membuat isu lain, yaitu dia telah terpilih menjadi ekssekutif ACFOA akhir 1999, posisi tersebut masih dijabat. Pada waktu itu tidak diketahui kalau Hall akan bekerja/ magang di Rio Tinto
ACFOA adalah organisasi HAM utama yang kerjanya termasuk menangani isu HAM di Indonesia. Pada tahun 1995 ACFOA menerbitkan laporan yang mengutuk dalam pelanggaran HAM di tambang Pt. Freeport di Papua Barat yang Rio Tinto memiliki saham besar di perusahaan ini.
Pace mengakui bahwa ada diskusi tentang Hall yang bekerja ganda sebagai ACFOA eksekutif dan di Rio Tinto. Bagaimanapun hal tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan Pace. "setulusnya, sejauh yang saya lihat tidak ada yang perlu dikhawatirkan", katanya. Eksekutif ACFOA lainnya berpikir lain. Pada awal Maret mereka meminta Hall untuk berdiri diluar selama masa magangnya.
Bob Burton
Diterjemahkan oleh: Yoga Sofyar
Kembali ke atas
Setelah beberapa tahun berkiprah di lapangan, Rio Tinto merencanakan untuk mengumumkan sebuah hubungan formal dengan ALRI (Australian Legal Resources International), sebuah kelompok HAM yang berafiliasi dengan ACFOA (Australian Council for Overseas Aid). Proyeknya adalah melakukan pengembangan dengan bantuan dari Rio Tinto dan Kedutaan Australia di Jakarta dengan tujuan menyiapkan asistensi untuk "rancangan legislatif dan reformasi menyeluruh dari aspek hukum dan peradilan". Bagian dari proyek akan menyangkut rancangan legislatif dari hukum lingkungan, hukum HAM, aturan-aturan dasar, kebangkrutan dan hukum perusahaan.
ALRI adalah sebuah organisasi kecil dengan sekumpulan staf dengan budget kira kira AUS$750 000,- . Mempunyai dukungan tokoh-tokoh terkenal di garis belakangnya. Daftar para pendukung ALRI termasuk, Mantan hakim di Pengadilan Tinggi Australia , Sir Ronald Wilson and Gubernur Jendral Australia Sir William Deane. Ketua ALRI yang sekarang adalah hakim pengadilan federal, Marucus Einfeld
Daripada mendanai proyek "ketengan" Rio Tinto lebih menyukai keterlibatan penuh dalam sebuah hubungan kerjasama yang mereka danai, termasuk partisipasi staf Ri Tinto di dalam proyek tersebut. Garis bawah dari kerjasama adalah Rio Tinto menyeleksi proyek yang mempunyai relevansi strategi pada perusahaan dan berkesempatan untuk melibatkan orang-orang dan operasi dari Rio Tinto
Kepala hubungan External Rio Tinto, Dr Tim Duncan adalah kandidat yang akan memainkan aturan Rio Tinto dalam memberi dorongan pada ALRI yang berkepentingan untuk mengambil bagian dalam kerja reformasi hukum pasca Suharto. " Apa yang kami ingin lakukan adalah menarik perhatian ALRI ke sebuah pendekatan focus seperti yang telah mereka lakukan di Palestina dan Karibia dan tempat-tempat seperti itu", Duncan mengatakan pada MM.
"Kami merasa bahwa kami dapat mendorong mereka untuk berfokus di Indonesia, yang memang ingin mereka lakukan... ...anda dapat melihat bahwa ada kebutuhan mendesak akan infrastruktur dasar pada hukum Indonesia", kata Duncan.
Duncan mengakui bahwa Rio Tinto menpunyai kepentingan pada peraturan di Indonesia. Rio Tinto mempunyai perusahaan tambang termasuk PT. Freeport di Papua Barat, Tambang batubara di Kalimantan dan tambang emas Kelian , yang menjadi subyek kritik mengenai buruh, Lingkungan atau isu-isu HAM.
"Salah satu problem besar Indonesia sebagai negara berkembang adalah kualitas peradilan, kekuatan pada kontrak... ...yang terjadi adalah bahwa hukum yang sedang dilaksanakan untuk mempromosikan kebebasan yang berada dalam tekanan pertumbuhan ekonomi", kata Duncan
Duncan setuju jika sebuah hubungan kerja dengan NGO hukum memberikan nilai tambah legitimasi bagi perusahan yang akan timpang jika hal tersebut dikerjakan sendiri oleh perusahaan. ALRI kata Duncan adalah sebuah organisasi HAM yang bekerja seperti organisasi pembangunan dan mempunyai persamaan hubungan dengan AusAID, ACFOA.
Hubungan ALRI sudah terbukti berguna bagi Rio Tinto. Sedangkan bagi ALRI, bagian dari hubungan ini adalah sebuah proyek yang mendapatkan dana dari AusAID untuk proyek tahap awal untuk membantu pelatihan peradilan sebesar Aus$ 100 000,-.
Akankah perusahaan membantu menulis peraturan yang berdampak pada operasinya? Duncan menerangkan bahwa "itu bukan urusan perusahaan" untuk bekerja pada masalah peraturan. Bagaimanapun, Duncan menekankan tentang "perusahaan" terlibat mengerjakan reformasi hukum hanya dilaksanakan jika mereka tidak dinginkan kehadirannya.
"Jika kami pikir ada kesempatan dan jika kami pikir ada bagian yang signifikan dari pendapat orang Indonesia yang berpikir bahwa itu adalah untuk kepentingan nasional mereka, kami dapat berlaku seperti penghubung", katanya. " Melalui pengaruh kami mencoba mendekati sumber-sumber kami, kami bisa mempertemukan orang-orang, kami bisa menjalankan program dan kami bekerja salling berkontribusi", katanya.
Eksekutif direktur ALRI, John Pace mengatakan pada MM, " Kami menyadari bahwa kerja sama ini cukup peka". Langkah pertama dalam sebuah kerjasama, katanya,"akan ada satu seri workshop dengan komponen dari Rio Tinto untuk mengerti kami dan dimana kami berdiri , apa yang kami lakukan, bagaimana kami melakukannya dan agar kami mengerti mereka secara lebih baik".
"Langkah kedua adalah mereka akan mengirimkan satu atau dua orangnya untuk membantu kami dalam proyek yang disetujui atau satu dua orang kami bekerja dengan mereka", katanya.
Pace menambahkan bahwa staf Rio Tinto sebaiknya dengan latar belakang hukum. "Kami akan memanfaatkan mereka agar berpengalaman dalam membantu kami... dimanapun ada pengalaman yang berguna seperti hak sosial dan politik dalam perundang-undangan.
Pace mengakui bahwa staf Rio Tinto akan terlibat dalam proyek merancang peraturan di Indonesia. Bagaimana ALRI akan deal dengan potensi konflik antara apa kepentingan hukum dari Rio Tinto dan kepentingan dari masyarakat Indonesia dan lingkungan hidup? "Mereka tidak akan terlibat dalam aturan pokok, mereka tidak akan mempunyai kekuatan untuk mengontrol tapi kami harus 'me-review' sebelum memasukan mereka kedalam", katanya.
Pace mengatakan bahwa sementara ALRI harus mengerti potensi konflik di pihak lain mereka juga harus melindungi "Semenjak berdiri organisasi kami mempunyai reputasi yang bagus". Lebih jauh tentang kedekatan hubungan antara ALRI dan Rio Tinto telah diisi dengan kerjasama "6 bulan magang" dari mantan direktur eksekutif ALRI John Hall ke Public Relation Rio Tinto pada seksi kerjasama dengan kelompok NGO. "Dia sangat tertarik dengan program kerjasama kami dan ingin melihat bagaimana jalannya... jadi saya katakan datang pada kami dan kerja untuk 6 bulan" kata Duncan (Rio Tinto) pada MM.
Magangnya Hall di Rio Tinto membuat isu lain, yaitu dia telah terpilih menjadi ekssekutif ACFOA akhir 1999, posisi tersebut masih dijabat. Pada waktu itu tidak diketahui kalau Hall akan bekerja/ magang di Rio Tinto
ACFOA adalah organisasi HAM utama yang kerjanya termasuk menangani isu HAM di Indonesia. Pada tahun 1995 ACFOA menerbitkan laporan yang mengutuk dalam pelanggaran HAM di tambang Pt. Freeport di Papua Barat yang Rio Tinto memiliki saham besar di perusahaan ini.
Pace mengakui bahwa ada diskusi tentang Hall yang bekerja ganda sebagai ACFOA eksekutif dan di Rio Tinto. Bagaimanapun hal tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan Pace. "setulusnya, sejauh yang saya lihat tidak ada yang perlu dikhawatirkan", katanya. Eksekutif ACFOA lainnya berpikir lain. Pada awal Maret mereka meminta Hall untuk berdiri diluar selama masa magangnya.
Bob Burton
Diterjemahkan oleh: Yoga Sofyar
Kembali ke atas
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
